Artikel

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Reformasi Birokrasi adalah keberhasilan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2015 (Permenpan & RB Nomor 20 Tahun 2015), salah satu program kegiatannya adalah: Penetapan Evaluasi Kinerja Pelayanan berdasarkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pemerintah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan Kinerja Provinsi.

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan survey IKM adalah: angka/skor capaian IKM unit pelayanan pada pemerintah Kabupaten/Kota yang mereprensentasikan kinerja propinsi. Dengan demikian, walaupun IKM tersebut diterbitkan melalui Kepmenpan Nomor 25/M.PAN/2/2015 (sudah 8 tahun lalu), namun masih tetap relevan untuk mendukung program Reformasi Birokrasi melalui Road Map Reformasi Birokrasi (Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2015).

Dalam era reformasi dan desentralisasi, Puskesmas dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, merata, adil, bermutu dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya.
Undang-undang no. 25 tahun 2015 tentang Pelayanan Publik dalam pasal 38 ayat (1) berbunyi penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Judul Indikator

: Waktu tunggu pelayanan obat non racikan 10 menit  perpasien

Dasar Pemikiran

:Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dimensi Mutu

: Efektifitas, kesinambungan  pelayanan, efisiensi

Tujuan

:Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi

Definisi Operasional

Waktu tunggu pelayanan obat non racikan adalah tenggang waktu mulai resep diterima di apotik sampai dengan  pasien menerima obat jadi

Jenis Indikator

Output/ hasil jumlah resep non racikan yang terpenuhi

Satuan Pengukuran

Persentase

Numerator

Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat non racikan yang disurvey dalam satu hari

Denominator

Jumlah pasien yang disurvey dalam hari tersebut

Target Pencapaian

85%

Kriteria

Resep non racikan

Formula

Sloving

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Sumber Data

Buku indikator mutu

Instrumen Pengumpulan Data

Timer

Besar Sampel

236

Cara Pengambilan Sampel

Probability sampling

Periode Pengumpulan Data

1 bulan

Penyajian Data

Tabel

Periode Analisis dan Pelaporan Data

Bulanan

Penanggung Jawab

Dian Ika Novtiani Apt

[Gambar]

[Gambar]

[Gambar]

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur diperlukan perubahan dengan Reformasi Birokrasi, untuk itu maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Salah Misi dalam reformasi birokrasi Indonesia tersebut adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural, serta mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.

Dalam pelayanan kesehatan, responsiveness atau daya tanggap adalah kemauan untuk membantu pengguna layanan kesehatan, memberikan jasa pelayanan yang cepat dan bermakna, serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen atau pelanggan. Untukitu Puskesmas Kedungwuni i sebagai pelaksana layanan kesehatan publik wajib melakukan pengawasan untuk menjamin agar sebagai organisasi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang prima dan bermutu. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan keluhan pelanggan puskesmas, sebagai acuan puskesmas untuk lebih memfasilitasi keluhan pelanggan dan menanganinya secara tuntas.

[Gambar][Gambar][Gambar]